Pembebasan Lahan untuk Jalan Terancam Gagal

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe terancam gagal membayar ganti rugi tanah untuk lokasi pelebaran Jalan Puntuet- Line Pipa sekitar 3,3 kilometer lagi. Pasalnya, pemilik tanah masih menolak harga yang dibandrol panitia sembilan. “Dengan kondisi ini besar kemungkinan dana yang disediakan dalam APBK 2011 sebanyak Rp 1,5 miliar untuk pembebasan lahan itu tidak jadi digunakan,” jelas Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe, Husaini, kepada Serambi, Selasa (28/12).

Pada dasarnya, menurut Husaini, jalan sepanjang 4 kilometer akan dilebarkan menjadi tujuh meter dari lebar sebelumnya empat meter. Untuk tujuan itu, lanjutnya, pada tahap pertama tahun 2010 pihak pemko telah mengganti rugi lahan sepanjang 7000 meter di Desa Meunasah Punteuet. “Karena desa itu paling dekat dengan jalan negara, harga untuk areal sawah diganti rugi Rp 100 ribu per meter, sedangkan halaman rumah dibayar Rp 350 ribu per meter,” ujar Husaini.

Sedangkan untuk pembebasan lanjutan terhadap lahan sekitar 3,3 kilometer lagi, lanjutnya, pemerintah telah membandrol tanah warga seharga Rp 75 ribu per meter untuk lahan sawah dan Rp 125 ribu per meter untuk halaman rumah. “Namun menurut semua tokoh masyarakat di sana, mereka menolak harga tersebut. Karena itu warga desa itu minta agar harga tanah mereka tetap disamakan dengan Desa Meunasah Punteut,” timpalnya.

Begitu juga pemerintah, tambah Husaini, juga tak mungkin membayar harga yang sama untuk lahan sepanjang 3,3 kilometer itu dengan harga tanah di Desa Meunasah Punteut. Karena, menurutnya, pihak panitia sembilan beralasan bahwa harga untuk 3,3 kilomter itu telah disepakati pada tahun 2009. “Karena itu, kita mendesak panitia sembilan untuk bermusyawarah kembali dengan pemilik tanah soal harga lahan, sehingga proses pembangunan jalan itu tetap bisa dilakukan,” harap Husaini.(bah)

Sumber:"Serambinews"